Perspektif Pemerintahan

         Meluasnya berbagai isu budaya lokal di Indonesia kini mulai memasuki tahapan yang cukup mencemaskan. Kecemasan dimaksud pada level tertentu antara lain munculnya isu memperjuangkan identitas lokal secara sempit baik pada sistem kepercayaan, simbol bahasa, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam sistem kepercayaan kini lahir kehendak untuk menerapkan satu idiologi agama tertentu sebagai pondasi tunggal bernegara (FPI & HTI). Bahasa sebagai simbol komunikasi yang mempersatukan (ke- ika -an) dari realitas perbedaan (ke- bhineka -an) mengalami disfungsi akibat tercemar oleh ujaran kebencian (hate speech) . Sistem ekonomi ingin diubah kedalam sistem ekonomi nihil riba dan mampu menjamin keadilan bagi semua orang. [1] Sistem sosial kini diarahkan pada upaya penguatan identitas lokal melalui sistem politik seperti putra asli daerah sebagai syarat utama, pemaksaan bendera lokal, penguasaan tanah atas nama hak ulayat, kebijakan diskriminatif b

         Dalam sistem politik demokrasi, pemilu adalah mekanisme bagi sirkulasi kekuasaan secara periodik. Di Indonesia, setiap lima tahun sirkulasi kekuasaan dilakukan untuk melahirkan kepemimpinan politik baik Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif (DPR, DPRD), serta kepala daerah/wakil kepala daerah (Gubernur/Wkl, Bupati/Wkl dan Walikota/Wkl). Pasca kemerdekaan RI (1945), mekanisme pemilu dilaksanakan secara tidak langsung. Perubahan mekanisme dalam sistem pemilu terjadi pasca amandemen konstitusi keempat dimana presiden/wakil presiden dipilih secara langsung, sedangkan pemilu legislatif dilakukan melalui mekanisme distrik (proporsional terbuka). Disisi lain mekanisme pemilu bagi kepala daerah dan wakil dilakukan pula secara langsung dan serentak (2005 & 2015-sekarang). Problematika pemilu yang sering dihadapi setidaknya dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu masalah substansial dan masalah prosedural. Masalah substansial berkaitan dengan pertanyaan apakah perubahan me