Kegagalan Fauzi Versus Tantangan Jokowi

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Selesai sudah praktek pencitraan sebagaimana cerita dongeng seribu satu malam, dimana pada akhirnya pasangan pangeran yang dekat dengan hati rakyatlah yang memperoleh tempat sebagai pemimpin di kemudian hari.  Jika Jakarta adalah negeri dongeng itu, maka Jokowi-lah sang pangeran tadi. Ia mendapat dukungan di atas 45% melampaui pasangan lain yang justru dinilai sebagai orang paling berpengalaman puluhan tahun di lingkungan birokrasi. Untuk sebagian pengamatan saya, faktor kekalahan Foke dapat saya simpulkan sebagai gejala inses, sekaligus menjadi kebalikan bagi kemenangan Jokowi. Pertama, inses psikologis partai, yaitu kombinasi antara Foke (demokrat) dengan Nara (demokrat). Kombinasi ini jelas kontras antara Jokowi (PDIP) dengan Ahok (Gerindra). Dampak inses ini adalah sekalipun secara formal sebagian besar partai berteduh di bawah pasangan Foke-Nara, namun secara faktual tak merepresentasikan keseluruhan atau sebagian diantaranya, dimana semua isi kedai kopi di borong habis Partai Demokrat.  Di tingkat basis tentu saja relatif tak menguntungkan sama sekali, sebab basis tak merasa diwakili sekalipun mungkin saja mereka pendukung fanatik salah satu partai. Kedua, inses etnik, yaitu integrasi antara Foke (Betawi) dengan Nara (Betawi).  Integrasi tersebut jelas memperkecil cakupan basis etnik secara homogen dibanding Jokowi (Jawa) dengan Ahok (Tionghoa) yang lebih heterogen. Dampaknya, etnik Betawi yang selama ini perlahan mengalami kelangkaan hingga menyisakan paguyuban Forum Betawi Rembug sulit mengendalikan aktivitas pendatang mayoritas Jawa dan Tionghoa yang menguasai jalur perekonomian dan perdagangan dari berbagai aspek. Ketiga, inses idiologis, yaitu paduan antara Foke (Islam) dan Nara (Islam). Paduan tersebut secara diametral menghadapkan antara simbol Islam dengan non Islam (Jokowi Islam-Ahok Kristen). Akibatnya, semakin radikal internalisasi nilai yang dilakukan oleh kelompok pendukung pemimpin Islam semakin tinggi pula antipati yang muncul sekalipun bersifat laten. Parahnya, antipati tersebut tidak saja muncul dari kelompok non Islam, demikian pula kelompok Islam moderat yang cenderung mendukung pluralitas dalam beragama. Situasi ini jelas semakin menguntungkan paduan Jokowi-Ahok, dimana ketika pasangan lain rajin berkunjung ke Masjid, mereka justru berada di lokasi sebaliknya, mall dan cafe yang selama ini menjadi tempat “berdzikir” gaya Islam moderat.  Keempat, inses informasi. Akumulasi dari ketiga gejala di atas pada akhirnya menghasilkan satu sumber informasi tanpa melihat sumber lain yang dapat digunakan sebagai strategi pemenangan. Harus diakui bahwa hampir semua media berada di pihak Jokowi sehingga publik hampir kehilangan kesan pada semua kerja keras Foke selama bertahun-tahun. Mengutip motivasi Teguh (2012) tentang hubungan kesan dan realitas, kesan yang kuat seringkali mengalahkan realitas yang sesungguhnya. Karena itu, jangan heran jika banyak pemimpin menang dari hasil jerih payah membangun kesan lewat berbagai media sekalipun kenyataannya tak sebagus kesan itu sendiri. Sebaliknya, banyak pemimpin yang telah bekerja keras dalam realitasnya, namun gagal membangun kesan kuat dihadapan publik sehingga ia di anggap tak berbuat apa-apa.  Jokowi membangun kesan kuat sebagai Walikota Solo yang sukses serta dekat dengan wong cilik sekalipun harus disadari bahwa Solo bukanlah Jakarta. Hebatnya, publik menganggap Solo sama dengan Jakarta, bahkan publik pun rupanya memiliki selera yang sama terhadap apa yang pernah dilakukan Jokowi ketika memimpin Solo. Sebaliknya, Foke gagal membangun kesan kuat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses membenahi Jakarta, kecuali hiasan kumis yang diidentikkan dengan pemimpin otoriter dan formalistik. Kesan tersebut sekaligus menjauhkan Foke dari wong cilik serta mengonci rapat semua kerja kerasnya selama ini.  Akhirnya saya boleh menyimpulkan bahwa semua gejala inses yang meruntuhkan impian tim sukses Foke sekaligus menjadi faktor kemenangan bagi Jokowi-Ahok.  So, what next?  Tentu saja semua masalah Jakarta yang dipandang sederhana oleh Jokowi-Ahok mesti dituntaskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya persis riwayat teks proklamasi yang ditanda-tangani oleh dua orang, dibacakan di depan Tugu Proklamasi, lalu dijalankan sesingkat-singkatnya, khususnya mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Bagi saya yang sedikit paham seluk beluk birokrasi pemerintah daerah tentu saja membayangkan tantangan berat di pelupuk mata. Pertama, melihat siklus APBD hingga bulan oktober tahun ini, sulit membayangkan semua gagasan yang diperuntukkan bagi wong cilik dalam benak Jokowi-Ahok dapat terealisasi dalam waktu dekat, sebab jadwal ketuk palu DPRD sudah lewat sebulan lalu. Ini jelas dapat menyiksa harapan keduanya di tengah kemauan deras wong cilik dan kegemasan warga ibukota yang menunggu gebrakan perubahan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Simpelnya, Jokowi dan pendukungnya mesti bersabar dalam kurun waktu delapan bulan kedepan hingga April 2013 untuk menyusun semua gagasan tadi secara murni dan konsekuen. Maknanya, semua janji muluk Jokowi baru bisa terealisasi pada tahun 2014. Saya kuatir Jokowi malah jadi Mendagri pasca pemilu 2014, sehingga menelantarkan Jakarta lewat Ahok pada dua tahun terakhir. Kedua, jika keduanya bersikeras menggenjot mesin birokrasi untuk menukar program dan kegiatan dengan teknik tukar guling, maka tantangan berikut yang mesti dihadapi adalah birokrasi Pemda DKI Jakarta yang rigid serta tak terbiasa bekerja dengan gaya informal sebagaimana dikesankan Jokowi selama ini. Sisi gelap birokrasi Jakarta adalah memendam kebiasaan lama, bekerja formal dan sentralistik sebagaimana cara kerja di masa orde baru.  Hal ini di tunjang oleh sistem yang memang di desain sedemikian rupa, dimana otonomi berada di level provinsi, sehingga baik sistem maupun kultur praktis tak mengalami perubahan sebagaimana daerah lain pasca implementasi otonomi daerah yang meletakkan otoritas penuh di level kabupaten/kota.  Dalam sistem semacam ini sebenarnya Jokowi cukup diuntungkan, namun birokrasi Jakarta selama ini terkesan introvert sehingga berjalan sesuai kekhususannya. Lihat saja bagaimana sosialisasi regulasi yang dilakukan pemerintah di berbagai event selama ini, saya jarang menemukan birokrasi DKI bergabung dalam bentuk diklat, workshop, seminar dan sebagainya, kecuali dilakukan sendiri tanpa bersentuhan dengan birokrasi lain. Ini menunjukkan kesan exclusive, elitis, introvert dan apatis. Jika mereka khusus, mengapa Pemda khusus seperti Papua, Jogja dan Aceh tak ketinggalan rajin membenahi diri? Satu-satunya saya sadari bahwa mereka terlalu sibuk, melewati sibuknya sekretariat negara mengurus masalah dari Sabang sampai Merauke. Jelas birokrasi Jakarta adalah barometer, namun mengapa kesibukan birokrasi tak menunjukkan realitas yang membanggakan, sama halnya dengan pertanyaan kritis Jokowi dalam sebuah debat, mengapa kerja keras Foke selama ini tak serta merta mendongkrak dukungan publik hingga 90 persen? Disinilah masalahnya, Jakarta seperti daerah yang terisolasi sekalipun pada kenyataannya menjadi terminal bagi semua daerah di Indonesia. Jika birokrasi saja sulit bersentuhan dan belajar dari pengalaman positif daerah lain, bagaimana mungkin Foke mampu mengambil hati daerah-daerah di sekitar Jakarta itu sendiri. Saya kira moment inilah yang di tangkap Jokowi, dimana daerah-daerah pendukung seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan DKI Jakarta yang lebih manusiawi. Jika pandangan birokrasi lama menganggap daerah-daerah tersebut berada dalam kerangka hubungan parasistisme, maka birokrasi kedepan haruslah dalam kerangka hubungan simbiosis mutualisme. Ketiga, tantangan terakhir yang paling melelahkan bagi Jokowi adalah meyakinkan politisi DKI Jakarta tentang semua gagasan manis yang terlanjur di obral murah selama ini. Jika dukungan politik hanya di peroleh dari minoritas PDIP dan Gerindra, maka sulit membayangkan ide Jokowi dapat terlihat dalam waktu singkat. Apalagi mengingat siklus perencanaan dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD sudah lewat masa, ibarat jadwal bus way yang tak kunjung lewat lagi. Tak ada pilihan lain, bayangan saya Jokowi terpaksa akan menumpang Metromini untuk sampai di tujuan. Kalau saja Metromini layak dan tak ugal-ugalan tentu saja tak ada masalah, bagaimana kalau sebaliknya. Ini jelas akan mengundang selera penegak hukum, apakah Polisi, Jaksa hingga institusi super body, KPK. Maklum saja, hukum dewasa ini tak melihat niat baik kepala daerah, sepanjang menyalahi prosedur, tak ada ketukan palu DPRD sebagai mekanisme persetujuan legal dianggap sama dengan nasib Bank Century, sekalipun dengan alasan darurat, emergensi bahkan krisis sekalipun. Faktanya, ada kepala daerah yang merasa niat dan tujuannya baik, namun oleh penegak hukum prosedur dipandang jauh lebih penting dibanding tujuan dan niat yang mulia sekalipun. Apalagi jika politisi yang suka gaduh memanfaatkan semua peluang tadi sebagai bargaining position, tamatlah sudah riwayat kepala daerah, seperti kata pepatah lama, maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. (Jakarta, 22 Okt 2012).