Sentimen Kepemimpinan Tanpa Regenerasi

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

            Isu sentimen kepemimpinan dalam pembangunan bukanlah hal baru, bahkan menjadi menu tahunan mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan dan IPDN dalam setiap penelitian meskipun berskala mikro di level Desa, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Dengan waktu dan biaya terbatas tentu saja hasil penelitian kita bersifat kasuistik lewat metode kualitatif. Namun bagaimanakah sentimen kepemimpinan dalam pembangunan pasca desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini? Penelitian Indonesia Governance Index (IGI) menunjukkan pada kita bahwa sentimen kepemimpinan yang kuat dapat mendongkrak kinerja dan performance pembangunan di daerah. Daerah-daerah yang sebelumnya dinakhodai oleh kepala daerah populer dan energik sekelas Gamawan Fauzi di Sumbar dan Fadel Muhammad di Gorontalo menampakkan peringkat ketiga dan kedelapan (IGI, 2008). Namun sepeninggal mereka, daerah-daerah tersebut kini terpuruk hingga berada di peringkat ke 20 dan 22 (IGI, 2013). Demikian halnya dalam kasus Provinsi Bengkulu yang tergelincir ke peringkat ketiga terburuk sekaligus menerima raport merah setelah Papua Barat dan Maluku Utara. Penelitian ini memastikan bahwa pengaruh sirkulasi kepemimpinan politik di suatu provinsi dapat menganulir kinerja dan capaian birokrasi sebelumnya. Dalam konteks itu, jabatan politik merupakan mata rantai terlemah dalam sinergi pembangunan. Reformasi politik tanpa birokrasi yang kuat tak akan menghasilkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Jelas sudah bahwa birokrasi di daerah sangat bergantung pada dinamika dan gaya kepemimpinan kepala daerah. Lewat kultur semacam itu maka pantaslah kiranya birokrasi kita sulit menghindarkan diri dari karakter feodalistik sejak jaman Sriwijaya. Secara tak sengaja penelitian tersebut juga menyiratkan bahwa birokrasi di daerah cenderung bergantung pada orang, bukan sistem. Dan kalau boleh diperlebar, birokrasi kita entah dimanapun ia tumbuh selalu bergandengan tangan dengan karakter feodalisme. Lihatlah bagaimana perilaku birokrat ketika mencium tangan sang pemimpin untuk memperlihatkan kepatuhan pada person, bukan pada sistem secara menyeluruh. Dalam kasus seorang panglima mencium tangan sang presiden, atau seorang pejabat rektorat mencium tangan sang rektor saat pelantikan adalah contoh telanjang bagaimana birokrasi kita lekat dengan gejala feodalisme, dan jauh dari sikap profesionalisme. Jika demikian maka jawaban yang mesti diberikan adalah bagaimana melakukan reformasi birokrasi lewat sistem yang kuat sehingga mampu mengubah kultur birokrasi bekerja berdasarkan profesionalisme, bukan daya suka pemimpin. Jika reformasi birokrasi mampu mendesain sistem yang kuat, maka pemimpin yang buruk sekalipun segera dipaksa menjadi baik. Sebaliknya, sistem yang buruk seringkali memaksa pemimpin yang baik menjadi buruk.

Kepemimpinan adalah fenomena yang mudah untuk di observasi, namun terkadang sulit untuk dipahami disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kurt Lewin (1890-1947) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan demokratik ternyata lebih superior dibanding gaya kepemimpinan otokratik maupun gaya kepemimpinan bebas (laissez-faire). Hasil semacam itu dapat dipahami ketika kepala daerah mampu menggunakan superioritasnya dalam mengelola pemerintahan dengan segenap otonomi yang diberikan. Sejauh personifikasi kepemimpinan kepala daerah berada pada jalur yang benar saya pikir superioritas tadi dapat berujung pada kemajuan pembangunan daerah dalam bentuk inovasi, kreatifitas dan kemandirian. Sebaliknya dampak superioritas yang diproduksi lewat gaya kepemimpinan demokratik oleh sebagian kepala daerah ternyata juga melahirkan 304 kepala daerah bermasalah (korupsi) hingga tahun 2013. Fenomena lain dari trend perilaku kepemimpinan misalnya pada periode pertama SBY berkuasa tampak kecenderungan popularitas yang menanjak hingga muncul spekulasi bahwa dengan siapapun pasangannya pastilah akan terpilih. Kenyataannya memang demikian. Namun pada periode terakhir trend pengaruh kepemimpinan SBY mengalami penurunan yang tajam bahkan jika disandingkan dengan kepala daerah sekelas Jokowi. Pengaruh, sebagaimana term influence dalam bahasa Inggris, adalah serapan dari bahasa arab (influenza), sejenis penyakit bengek yang dapat menimbulkan dampak negatif dilingkungan sekitar tatkala bersin. Mereka yang memiliki pengaruh kita sebut sebagai pemimpin, sebab memiliki kemampuan untuk menggerakkan, melibatkan, memobilisasi, mengarahkan dan memberi perintah sesuai tujuan yang diinginkannya. Pengaruh tersebut lahir dari kekuasaan, sementara kekuasaan menurut Weber dapat berasal dari kehendak Tuhan (kekuasaan kharismatik), boleh jadi berasal dari kehendak masyarakat (kekuasaan traditional), bahkan dapat berasal dari legitimasi undang-undang (kekuasaan rasional). Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY boleh jadi pada awalnya memiliki sejumlah pengaruh entah muncul dalam bentuk kharismatik, traditionalistik maupun rasionalistik, namun pada akhirnya hanya efektif jika ia mampu mencapai tujuan konstitusional melalui berbagai strategi kebijakan. Soekarno mampu merealisasikan kemerdekaan hingga mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan lewat strategi trisakti, politik, ekonomi dan budaya. Soeharto mampu mengisi kemerdekaan selama kurang lebih 32 tahun lewat strategi trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Habibie melanjutkan dengan membuka kran demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi.  Gus Dur, Megawati dan SBY memperkuat dasar-dasar demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat lewat berbagai strategi yang dipercaya mampu memperkuat bangunan rumah tangga Indonesia pasca reformasi.  Namun semua pengaruh yang digunakan lewat berbagai strategi disadari memiliki batasan waktu, sehingga setiap pemimpin seakan tak berkecukupan untuk menyelesaikan setiap agenda yang ditetapkan. Dalam konteks itu kepemimpinan membutuhkan suksesi yang mampu meneruskan setiap agenda agar puncak-puncak kegemilangan yang telah diraih tak mudah patah begitu saja. Disinilah duduk persoalan kita, dimana kepemimpinan pemerintahan baik daerah maupun pusat selalu gagal menyiapkan generasi yang memiliki kekuatan sama atau lebih dari itu. Ketika Gamawan pergi, Sumbar kemungkinan tak memiliki pemimpin yang memiliki energitas yang sama derajatnya.  Demikian pula ketika Fadel meninggalkan Gorontalo, kemungkinan terjadi kegagalan dalam mereproduksi pemimpin berikutnya. Di level pusat kiranya sama saja, yang terjadi adalah kelangkaan sumber daya, yang tersedia hanya stock lama dengan polesan disana-sini. Ditengah kelangkaan tadi, akhirnya media mencoba mengaduk-aduk sumber kepemimpinan pemerintahan di daerah yang mungkin dapat menjadi pilihan alternatif. Kini muncullah fenomena Jokowi yang hampir tak pernah habis dibahas hingga menjadi media darling dimana-mana. Dipandang dari keberhasilan tentu saja tak bisa dikatakan berhasil, Jakarta tetap sama nasibnya dengan tempo doeloe, macet, banjir, kotor dan penuh ancaman kriminalitas. Satu-satunya yang tak bisa disangkal adalah kemampuan Jokowi tampil seadanya, diluar kemewahan para kandidat lain, muncul dengan gaya kepemimpinan kampung, membasahi diri dengan kotoran, menjongkok dibawah terowongan gelap, mengadu nasib di pasar kaki lima, atau bersenyawa dengan kelompok yang selama ini terasa dipinggirkan oleh para pemimpin modern. Itulah Jokowi, dengan gaya kepemimpinan diluar kebiasaan para pemimpin yang tampil trendy, bahkan teramat formal sehingga sulit membangun jembatan antara yang diperintah dan yang memerintah. Namun, kehebatan itu justru meninggalkan pula masalah baru, yaitu gagal mempersiapkan generasi selanjutnya di Solo. Dengan demikian dapatlah dibayangkan selepas itu, seluruh sentimen kepemimpinan yang pernah ditampilkan lewat karya pembangunan dapat dengan mudah sirna begitu saja tanpa sisa, disebabkan kegagalan kita mereproduksi pemimpin yang setara dengan mereka.