Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Upa ya memperebutkan status tertinggi dalam masyarakat kini memperoleh ruang dan waktu yang kian kompetitif.   Status tertinggi yang diperebutkan tentu saja lewat peran sebagai pejabat kepala daerah dalam berbagai tingkatan apakah Bupati, Walikota maupun Gubernur. Ruang dan waktu kompetisi tersedia lebar lewat pemilukada serentak hingga akhir D esember 2015.   Persoalannya, apakah variabel penilaian kita terhadap para kandidat yang tiba-tiba muncul dan bertarung dalam gelanggang demokrasi lokal? Apakah kualitas yang men aikkan dan me nurunkan status kandidat kepala daerah   semacam itu? Tentu saja kalau kita bicara dari aspek transedental yang menjadi ukuran adalah nilai abstraktif ketaqwaan. Namun agak sulit rasanya mengukur makna kualitatif itu dalam realitas sosi al seperti i ni. Kalau ukurannya sekedar KTP tentu saja selesai persoalannya secara administrati f di atas meja Komisi Pemilihan Umum Daerah.   Kompetisi diharapkan berjalan de

Oleh.   Muhadam Labolo Dalam satu kesempatan bedah buku yang diadakan oleh Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 Mei 2015 di Gedung Aula Serba Guna Bungku, saya mendapat kehormatan sebagai salah satu pembedah utama selain penulis buku, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Buku biografi Anwar Hafidh (Bupati Morowali) dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar, Dengan Logika dan Hati bagi saya cukup memancing imajinasi intelektual untuk dikuliti satu persatu. Sayangnya, dengan sisa-sisa tenaga dari Purwokerto-Jogja-Makassar-Palu-Morowali dengan waktu tempuh lebih dari 15 jam membuat saya tak punya waktu banyak untuk membaca buku itu, kecuali mencermati judul, cover , daftar isi, dan relasi judul dengan bahasan di bagian sub bab sebagai pesan utama.   Sesuai alokasi waktu yang sangat terbatas diberikan moderator sekaligus salah satu komedian alumni stand up comedy Metro TV, saya mencoba menyajikan sejumlah catatan positif dan negatif buku tersebut.  

Oleh. Muhadam Labolo             Apabila telah disepakati bahwa IPDN menjadi basis utama pengembangan revolusi mental dilingkungan Kementrian Dalam Negeri, maka pertanyaan operasionalnya adalah apakah instrumen rujukannya pada tingkatan sistem (regulasinya)? Bagaimana manajemennya? Serta bagaimanakah aplikasinya pada tingkat paling teknis? Untuk pertanyaan pertama setidaknya terjawab dalam bentuk draft Instruksi Presiden (Inpres) yang sedang digodok hari ini. Tentu saja dua persoalan terakhir akan menjadi perhatian serius yaitu manajemen dan program aplikasinya. Dalam hal manajemen tentu saja berkenaan dengan seperangkat   agenda perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dilingkungan IPDN.   Lalu apakah media yang dapat kita gunakan sehingga seluruh proses manajemen tadi dapat diselenggarakan dengan baik? Ini pekerjaan rumah bagi siapapun yang berburu posisi Kabag Perencanaan di seputar IPDN, Bandiklat dan Kemendagri.   Jika media sudah k