Perspektif Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo             Ditengah belantara kehidupan sosial dan berpemerintahan kita diperhadapkan pada banyak kontradiksi etik. Dalam peristiwa Miss World kali ini kita seperti dibenturkan kembali dalam persoalan etika, dimana kita adalah satu mahluk dengan pribadi aneka rupa. Sebagai mahluk sosial, kita tak mungkin menghindar dari seperangkat aturan dalam masyarakat yang mengharuskan setiap individu patuh jika tak ingin dianggap asosial . Sebagai mahluk Tuhan, kita sejak lahir ditasbihkan menjadi pribadi spiritual yang berkewajiban tunduk pada kuasa Tuhan jika tak ingin disebut ateis . Dalam kerangka bernegara kita pun diwajibkan patuh pada semua aturan yang di produksi jika tak ingin di vonis kriminal, pengkhianat atau insubordinasi . Persoalannya, bagaimanakah mencari keseimbangan etik dalam eksistensi sebagai mahluk sosial, mahluk Tuhan, dan sebagai bagian dari warga negara? Mengingat pelajaran Bartens dalam Haryatmoko (2011), etika setidaknya mengandung penge

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Konfigurasi Islam di Indonesia penuh warna jika diperbandingkan dengan Islam di pelosok negara lain. Dalam sudut politik warna Islam mengikat diri pada sebagian besar partai politik dengan artikulasi kepentingan yang hampir tak berjarak. Pada kedalaman idiologi ia bahkan bersenyawa dalam ikatan nasionalis-religius. Satu-satunya bagian yang membedakan hanyalah warna kulit dari masing-masing partai, apakah kuning, putih, merah atau biru. Fakta empirik yang menguatkan hipotesis semacam itu adalah kemenangan partai-partai sekuler pada setiap kali pesta demokrasi ketimbang partai yang sejak awal mengidentifikasi diri sebagai partai Islam. Realitas politik semacam ini setidaknya menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia secara politik tak begitu gandrung dengan sistem politik alternatif yang bersifat ekstrem teokrasi. Dari segi politik aliran, boleh dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia selalu memposisikan diri di area tengah, bukan di kanan, apala

                                                           Oleh. Dr. Muhadam Labolo Abstrak Kebijakan desentralisasi asimetrik di Indonesia relatif tak memiliki derajat kualitatif disebabkan perbedaan aksentuasi pada wilayah yang menganut perlakuan khusus. Tekanan daerah khusus sebagaimana terkandung dalam lex specialis membuat pemerintah kesulitan mengevaluasi capain masing-masing lokus diterapkannya desentralisasi asimetrik. Pemerintah lebih fokus dan mengutamakan perlakuan terhadap wilayah yang secara umum menerapkan desentralisasi simetrik. Secara normatif pemerintah berpijak pada asumsi bahwa semua yang tak diatur dalam kebijakan desentralisasi asimetrik berlaku ketentuan sebagaimana kebijakan desentralisasi simetrik. Asumsi ini mengakibatkan daerah khusus mengalami stagnasi dalam mengevaluasi derajat desentralisasi asimetrik. Derajat desentralisasi asimetrik pada suatu wilayah hanya dapat dilakukan dengan membandingkan derajat kebijakan desentralisasi simetrik dimasa lalu