Dapatkah Kepala Daerah Menolak SKB

Oleh. Muhadam Labolo

 

Pertama, dalam paham negara kesatuan (integralistik), hubungan pemerintahan tersusun secara hirarkhis, dimana pemerintahan disetiap level adalah sub-sub sistem yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensi dari itu semua sub-sistem dibawahnya pada dasarnya tak memiliki hak menolak, kecuali urusan tertentu yang nyata-nyata disebutkan secara ekplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini tak ada negara dalam negara (state in state). 

 

Hal ini berbeda dengan paham negara federal yang sebagian kedaulatan (dignity)berada di negara bagian sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat di tolak atau diselesaikan lewat pengadilan tertentu terkait penegasan kewenangan masing-masing.

 

Kedua, jika merujuk pada pembagian urusan dalam undang-undang pemda (23/2014), pertanyaannya apakah soal hijab dalam SKB tiga menteri bagi siswa tertentu masuk kategori urusan keyakinan beragama ataukah sekedar urusan atribut sekolah. Jika berkenaan dengan urusan agama jelas menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, daerah cukup melaksanakan. 

 

Sebaliknya bila hijab dianggap urusan atribut sekolah semata, hemat saya cukuplah menjadi kewenangan daerah masing-masing guna menjaga kekhasan antar daerah yang berbeda-beda. Inilah hakekat otonomi jikapun masih diakui pasca omnibus law.

 

Ketiga, sekalipun demikian bukan berarti semua kebijakan pemerintah pusat tak dapat ditawar, apalagi jika dalam ketentuan membolehkan hal dimaksud. Sebagai contoh prinsip tugas pembantuan yang dapat dinegosiasikan jika pemerintah provinsi, kab/kota bahkan desa secara berjenjang merasa tak sanggup melaksanakan oleh sebab alasan tertentu (Wasistiono, 2012, lihat juga mekanisme tugas dekon dan pembantuan dalam peraturan pemerintah).

 

Keempat, dalam ketentuan UU 23/2014 tentang Pemda, salah satu tugas kepala daerah adalah, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sejauh tak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kepala daerah wajib melaksanakan, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain hingga dapat dikonsultasikan. 

 

Demikian pula dari tujuh kewajiban kepala daerah, tiga diantaranya mewajibkan kepala daerah melaksanakan seluruh ketentuan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan strategis nasional, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenang Sartono, M. Jaffar dan Indrarto

Oleh. Muhadam Labolo Terinspirasi buku Yudi Latif tentang Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (Mizan:2014) sebagai kelanjutan buku pertama Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Kompas Gramedia:2011), serasa penting membicarakan sosok yang pernah dekat dilingkungan kampus IPDN dari pada menemu-kenalkan tokoh-tokoh besar penuh inspirasi kesederhanaan dan kejujuran seperti Hoegoeng Iman Santoso (mantan Kapolri era Soeharto) atau Baharuddin Lopa (Mantan Jaksa Agung era Gus Dur).  Nama Sartono Hadisumarto bukan semata-mata karena beliau mantan Ketua STPDN pertama (1990-1995), lebih dari itu sederetan pengalamannya sebagai mantan pegawai militer berpangkat Mayjend hingga pernah menjabat Bupati Kampar di Provinsi Riau (1979-1984). Bagi saya, Sartono Hadisumarto adalah salah satu sumber mata air keteladanan selain Indrarto dan Kolonel M. Jaffar selaku pendamping setia selama menjalankan tugas sebagai Ketua STPDN pertama. Saya pikir merekalah Pan
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Seri: Kajian Filsafat Ilmu Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Focus Dialektika Ilmu Pemerintahan Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu saja berkutat pada persoalan syarat ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan di seputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa pemerintah dibutuhkan manusia, serta dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan. Pada tingkat selanjutnya perdebatan meningkat ketika para pembelajar pemerintahan mencoba untuk merumuskan dan menyepakati mana objek materi dan objek formalnya.   Dari sisi epistemologi berkaitan dengan adakah konsep-konsep pemerintahan itu, dengan cara apa dan bagaimana ia dipelajari. Dua masalah pokok di sini muncul yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya.  Sementara di tingkat aksiologinya berkenaan dengan persoalan bagaimanakah pemerintahan itu sebaiknya di desain dan dipraktikkan (diajarkan) agar sesuai kebutuhan manusia sehingga mereka dapat mencapai keseja
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Pamongpraja, Tinjauan Filosofis, Etimologis, Historis, Relevansi dan Gagasan Kekinian

Oleh. Muhadam Labolo  Pengantar Diskusi Bagi saya, rasanya terlalu berat menanggung beban akademik untuk menelusuri profesi yang menjadi titik ajar sekaligus menjadi pemelihara nilai-nilai KePamongprajaan. Bicara soal Pamongpraja berarti mempercakapkan sejumlah nilai yang membentuk sosok yang dalam imaji kita dipenuhi batasan sebagai pelayan, mereka yang dilayani, pegawai negeri pada umumnya, atau sekelompok birokrat elit yang memiliki kekhasan (previlage) dari masa kemasa.  Sementara berbicara soal KePamongprajaan berarti mempersoalkan keseluruhan struktur dan nilai yang saling melengkapinya.  Ini tidak saja berkenaan dengan nilai Pamongpraja juga kelembagaan yang menanamkan nilai-nilai itu dalam konteks ke-Indonesiaan. Tulisan ini bertujuan menghangatkan kembali ingatan kita agar sekurang-kurangnya dapat memahami perkembangan Pamongpraja dari waktu kewaktu.   Lewat pemahaman pendek kita berharap Mahasiswa Profesi, Praja dan Dosen yang berkecimpung dalam ruang perkuliahan di IP
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber