Tanggungjawab Civil Servant

Oleh. Muhadam Labolo

Gouldner dalam Thompson (1967) melihat administrasi dalam dua perspektif utama, yaitu sistem alamiah dan rasionalitas. Alamiah, karena administrasi tumbuh dalam realitas sosial dimana-mana. Rasional, sebab administrasi adalah upaya sadar mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam linguistik latin menunjuk kata ad-ministrare, bermakna to serve, melayani.

Kata ministrare berkaitan dengan minister. Akar kata minister mengandung serabut minis, artinya less, kurang. Maknanya, orang yang melayani (servant) memiliki posisi lebih rendah di banding mereka yang dilayani. Jadi konsep administrasi sebetulnya menunjukkan relasi yang melayani dan yang dilayani tak setaraf. Ketidakseimbangan itu menimbulkan disharmoni civil servant dalam pelayanan.

Dalam relasi spiritual, konsep ministry adalah Tuhan yang dilayani (zat tertinggi). Dengan demikian pelayanan bukanlah proses exchange yang didasarkan oleh rasionalitas semata, melainkan supra-rasional (transedental). Disini, sikap pelayan cenderung berserah diri pada Tuhan atas kehendakNya yang terbaik (Ndraha, 2002). Dalam hubungan ini pula kita menyebut para pelayan sebagai hamba (servant).

Masalah seringkali muncul disini. Ketika administrasi diterapkan, birahi kuasa dominan muncul pada mereka yang memerintah terhadap yang diperintah. Tuhan sangat sering di bajak dan disubstitusi oleh mereka yang berkuasa. Gejala itu tampak pada birokrasi klasik Weber (1864-1920). Administrative body menjadi unsur terkuat dalam relasi dengan kelompok buruh, bawahan dan pelayan.

Relasi tak sebanding itu sering dimanipulasi oleh penguasa untuk kepentingan tertentu, dengan dan atas nama Tuhan. Dalam sistem demokratik relatif berbeda. Tujuan dirumuskan dan ditetapkan bersama. Untuk mencapainya di bentuk lapisan birokrasi fungsional. Dapat dipahami mengapa Jokowi mengaktifkan reformasi birokrasi dengan tekanan pada aspek fungsional dibanding cara kerja birokrasi jadul (government 2.0).

Fungsionalisasi birokrasi memperlihatkan pembagian tugas yang berkorelasi dengan service sebagai tugas server (the player who puts the ball or shuttlecock in play). Disini tujuan dan cara bersepadu sebagaimana kata Ordway Tead dalam The Art of Administration (1951). Dalam pemerintahan di kenal pula seni pemerintahan (governmentality). Jadi kebijakan yang complex butuh seni agar efektif. 

Fungsionalisasi birokrasi bertujuan memanusiakan civil servant sesuai keunggulan kompetitifnya masing-masing. Tanpa upaya ke arah itu birokrasi selamanya bersembunyi di zona nyaman (comfortable zone). Dalam kompetisi semacam itu akuntabilitas lahir tak hanya bersifat formalistik, juga etik dan moral. Formalitas untuk memenuhi ukuran-ukuran rasional birokrasi yang telah ditentukan.

Etik dan moral berkaitan dengan tanggungjawab administrasi secara alamiah. Melayani pada dasarnya melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Semakin sering melayani semakin besar peluang kebaikan terberikan. Bila kebaikan itu dipercaya semata-mata adalah perintah Tuhan, maka seorang civil servant pada hakekatnya sedang melayani Tuhan dalam bentuknya yang paling konkrit.

Dalam kaitan itulah tanggungjawab civil servant diperuntukkan, sebagaimana bakti manusia pada Tuhan yang dimanisfestasikan lewat pelayanan terhadap sesamanya (Kleden, 2022). Tuhan tak memberikan langsung legitimasi kecuali pada sekelompok manusia terpilih (Suseno,1998). Merekalah yang menjalankan pemerintahan guna melayani sesamanya. Tentu saja civil servant adalah bagian dari pemerintahan itu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenang Sartono, M. Jaffar dan Indrarto

Oleh. Muhadam Labolo Terinspirasi buku Yudi Latif tentang Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (Mizan:2014) sebagai kelanjutan buku pertama Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Kompas Gramedia:2011), serasa penting membicarakan sosok yang pernah dekat dilingkungan kampus IPDN dari pada menemu-kenalkan tokoh-tokoh besar penuh inspirasi kesederhanaan dan kejujuran seperti Hoegoeng Iman Santoso (mantan Kapolri era Soeharto) atau Baharuddin Lopa (Mantan Jaksa Agung era Gus Dur).  Nama Sartono Hadisumarto bukan semata-mata karena beliau mantan Ketua STPDN pertama (1990-1995), lebih dari itu sederetan pengalamannya sebagai mantan pegawai militer berpangkat Mayjend hingga pernah menjabat Bupati Kampar di Provinsi Riau (1979-1984). Bagi saya, Sartono Hadisumarto adalah salah satu sumber mata air keteladanan selain Indrarto dan Kolonel M. Jaffar selaku pendamping setia selama menjalankan tugas sebagai Ketua STPDN pertama. Saya pikir merekalah Pan
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Seri: Kajian Filsafat Ilmu Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Focus Dialektika Ilmu Pemerintahan Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu saja berkutat pada persoalan syarat ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan di seputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa pemerintah dibutuhkan manusia, serta dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan. Pada tingkat selanjutnya perdebatan meningkat ketika para pembelajar pemerintahan mencoba untuk merumuskan dan menyepakati mana objek materi dan objek formalnya.   Dari sisi epistemologi berkaitan dengan adakah konsep-konsep pemerintahan itu, dengan cara apa dan bagaimana ia dipelajari. Dua masalah pokok di sini muncul yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya.  Sementara di tingkat aksiologinya berkenaan dengan persoalan bagaimanakah pemerintahan itu sebaiknya di desain dan dipraktikkan (diajarkan) agar sesuai kebutuhan manusia sehingga mereka dapat mencapai keseja
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Pamongpraja, Tinjauan Filosofis, Etimologis, Historis, Relevansi dan Gagasan Kekinian

Oleh. Muhadam Labolo  Pengantar Diskusi Bagi saya, rasanya terlalu berat menanggung beban akademik untuk menelusuri profesi yang menjadi titik ajar sekaligus menjadi pemelihara nilai-nilai KePamongprajaan. Bicara soal Pamongpraja berarti mempercakapkan sejumlah nilai yang membentuk sosok yang dalam imaji kita dipenuhi batasan sebagai pelayan, mereka yang dilayani, pegawai negeri pada umumnya, atau sekelompok birokrat elit yang memiliki kekhasan (previlage) dari masa kemasa.  Sementara berbicara soal KePamongprajaan berarti mempersoalkan keseluruhan struktur dan nilai yang saling melengkapinya.  Ini tidak saja berkenaan dengan nilai Pamongpraja juga kelembagaan yang menanamkan nilai-nilai itu dalam konteks ke-Indonesiaan. Tulisan ini bertujuan menghangatkan kembali ingatan kita agar sekurang-kurangnya dapat memahami perkembangan Pamongpraja dari waktu kewaktu.   Lewat pemahaman pendek kita berharap Mahasiswa Profesi, Praja dan Dosen yang berkecimpung dalam ruang perkuliahan di IP
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber