Kontribusi Sains

 Oleh. Muhadam Labolo

Hampir tak diragukan sejak kemunculannya di abad 19, sains memberi kita cahaya baru akan masa depan manusia. Sisi baiknya, sains memberi hasil nyata, belajar dari kesalahan secara sistemik, menjunjung kejujuran, kritis, terbuka, akurat, dan tak alergi berkolaborasi (Sugiharto, 2021).

Satu hal yang tak boleh dilupakan bahwa sekalipun sains telah men-drive kehidupan manusia lewat teknologi, dia bukan satu-satunya tolok ukur kebenaran. Sains hanya salah satu moda kognisi yang dapat dioperasikan. Ada moda kognisi alternatif yang selama ini kita pakai sesuai kepentingan masing-masing. Sebagai misal kognisi moral, kognisi estetika, kognisi spiritual, kognisi ekstensialis dan kognisi kearifan lokal.

Semua itu jelas berperan dan mencipta jawaban. Soal kepuasan bergantung keyakinan dan selera. Kadang orang lebih yakin dengan kognisi spiritual dibanding pendekatan ilmiah yang dianggap angkuh dan meta-bahasa. Bahkan dengan metodologi dan logika yang khas, kearifan lokal terkadang lebih mampu menyelesaikan masalah di kampung. Lihat senandung Kabi di Pulau Rote dalam mengeluarkan nira.

Sains pun tak luput dari metamorfosa. Kehidupan sains yang bersifat self assertive kini bergerak ke integrative. Karakteristik thinking dan value_nya turut bergeser. Sebagai contoh cara berpikir linier-dominasi berubah menjadi non linier-simbiosis. Pada aspek metodologi dari reductionist-quantity menjadi holistic-quality. 

Demikian pula misalnya pola analysis-competition ke arah syntethic-cooperation. Atau rasional-expansion menuju intuitive-conservation. Semua pergeseran itu seakan memberi kesadaran bahwa batas-batas pengetahuan menjadi kabur. Semua bersinerji dan berkolaborasi dalam memecahkan setiap masalah. Artinya tak ada jawaban tunggal untuk setiap masalah. Soal Papua misalnya, dia tak bisa selesai lewat pendekatan ilmu politik semata, juga ekonomi, antropologi, sosiologi dan atau sejarah.

Demikian halnya dalam ilmu pemerintahan, perjumpaan kimia dan fisika dengan pemerintahan dapat melahirkan disiplin baru, kimia pemerintahan atau fisika pemerintahan (Wasistiono, 2017). Jadi tidaklah lucu jika ada pertanyaan seorang pelamar, adakah jurusan kedokteran di IPDN? Bukan mustahil suatu saat lahir disiplin kedokteran pemerintahan sebagaimana ilmu kedokteran mendarat di barak militer menjadi kedokteran militer. Dia mungkin membantu membedah birokrasi yang penuh dengan patologi.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenang Sartono, M. Jaffar dan Indrarto

Oleh. Muhadam Labolo Terinspirasi buku Yudi Latif tentang Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (Mizan:2014) sebagai kelanjutan buku pertama Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Kompas Gramedia:2011), serasa penting membicarakan sosok yang pernah dekat dilingkungan kampus IPDN dari pada menemu-kenalkan tokoh-tokoh besar penuh inspirasi kesederhanaan dan kejujuran seperti Hoegoeng Iman Santoso (mantan Kapolri era Soeharto) atau Baharuddin Lopa (Mantan Jaksa Agung era Gus Dur).  Nama Sartono Hadisumarto bukan semata-mata karena beliau mantan Ketua STPDN pertama (1990-1995), lebih dari itu sederetan pengalamannya sebagai mantan pegawai militer berpangkat Mayjend hingga pernah menjabat Bupati Kampar di Provinsi Riau (1979-1984). Bagi saya, Sartono Hadisumarto adalah salah satu sumber mata air keteladanan selain Indrarto dan Kolonel M. Jaffar selaku pendamping setia selama menjalankan tugas sebagai Ketua STPDN pertama. Saya pikir merekalah Pan
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Seri: Kajian Filsafat Ilmu Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Focus Dialektika Ilmu Pemerintahan Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu saja berkutat pada persoalan syarat ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan di seputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa pemerintah dibutuhkan manusia, serta dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan. Pada tingkat selanjutnya perdebatan meningkat ketika para pembelajar pemerintahan mencoba untuk merumuskan dan menyepakati mana objek materi dan objek formalnya.   Dari sisi epistemologi berkaitan dengan adakah konsep-konsep pemerintahan itu, dengan cara apa dan bagaimana ia dipelajari. Dua masalah pokok di sini muncul yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya.  Sementara di tingkat aksiologinya berkenaan dengan persoalan bagaimanakah pemerintahan itu sebaiknya di desain dan dipraktikkan (diajarkan) agar sesuai kebutuhan manusia sehingga mereka dapat mencapai keseja
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Pamongpraja, Tinjauan Filosofis, Etimologis, Historis, Relevansi dan Gagasan Kekinian

Oleh. Muhadam Labolo  Pengantar Diskusi Bagi saya, rasanya terlalu berat menanggung beban akademik untuk menelusuri profesi yang menjadi titik ajar sekaligus menjadi pemelihara nilai-nilai KePamongprajaan. Bicara soal Pamongpraja berarti mempercakapkan sejumlah nilai yang membentuk sosok yang dalam imaji kita dipenuhi batasan sebagai pelayan, mereka yang dilayani, pegawai negeri pada umumnya, atau sekelompok birokrat elit yang memiliki kekhasan (previlage) dari masa kemasa.  Sementara berbicara soal KePamongprajaan berarti mempersoalkan keseluruhan struktur dan nilai yang saling melengkapinya.  Ini tidak saja berkenaan dengan nilai Pamongpraja juga kelembagaan yang menanamkan nilai-nilai itu dalam konteks ke-Indonesiaan. Tulisan ini bertujuan menghangatkan kembali ingatan kita agar sekurang-kurangnya dapat memahami perkembangan Pamongpraja dari waktu kewaktu.   Lewat pemahaman pendek kita berharap Mahasiswa Profesi, Praja dan Dosen yang berkecimpung dalam ruang perkuliahan di IP
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber