Perspektif Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Barangkali tak ada satupun negara di dunia dewasa ini yang memperlihatkan gejala dimana para pemimpinnya di pusat maupun lokal sudi bertarung kembali menjadi pejabat rendahan setelah sebelumnya duduk sebagai pejabat puncak baik mantan menteri, gubernur dan walikota tanpa malu-malu. Gejala unik lain misalnya pejabat kepala daerah menyeberang dan berkompetisi di daerah lain sebelum habis masa jabatannya, meluasnya oligarkhi dihampir semua sudut kekuasaan, atau dalam peristiwa terakhir kita menyaksikan dengan vulgar pasangan kepala daerah dilantik dalam buih, kecuali di Indonesia yang katanya wadah persilangan budaya antara timur hingga barat.   Di timur kita memperoleh berbagai filsafat tentang makna teologis yang membentuk pribadi bertanggungjawab tidak saja pada diri dan lingkungan kita, lebih dari itu kepada pencipta yang maha agung.   Pemaknaan ketuhanan tadi mewujud kedalam bentuk tanggungjawab horisont

Oleh. Muhadam Labolo Desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat.   Dengan dasar itu, kita berharap semakin dekat entitas pemerintah pada rakyat semakin cepat pula pelayanan dan respon yang dapat dinikmati masyarakat. Namun gejala apa yang dapat kita amati dewasa ini? Disejumlah daerah, para penguasa lokal memberikan prioritas rendah dalam penyediaan jasa sosial dan investasi untuk infrastruktur yang sangat diperlukan.   Secara umum, penelitian Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School (Sept:2010) menyimpulkan bahwa indikator-indikator sosial Indonesia tak sebaik negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Seorang anak Indonesia kini berkemungkinan hampir tiga kali lebih besar akan meninggal dunia sebelum ulang tahunnya yang kelima dibandingkan seorang anak di Vietnam. Pada contoh yang lebih sederhana misalnya, kemajuan dalam pembukaan akses air bersih

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Pemilukada DKI Jakarta rasanya patut diamati dengan seksama, sebab selain saya sekeluarga menjadi bagian dari warga yang berhak menentukan masa depan Jakarta sebagai Ibukota Negara juga dalam hal lain mudah dikenali, didekati, dirasakan serta dilihat sebagai bagian dari observasi pemilu lokal.   Saya dan kawan-kawan banyak mengamati proses pemilukada di banyak daerah, termasuk di tanah leluhur saya yang bermil-mil jaraknya dari pusat pemerintahan.   Sekali lagi saya merasa penting untuk diamati, sebab bersentuhan dengan banyak aspek yang menentukan masa depan Jakarta sebagai representasi Indonesia. Boleh dikatakan inilah saatnya melihat Jakarta sebagai miniatur demokrasi bercitra-rasa khas Indonesia.   Silahkan bicara tentang demokrasi Amerika, Inggris dan India, tetapi inilah demokrasi model Indonesia yang tentu saja berkarakter dan bersudut-pandang Indonesia. Pertama, munculnya kandidat gubernur dari ber

oleh. Dr. Muhadam Labolo § Pendahuluan           Tinjauan tentang konsepsi pamong praja seringkali diuraikan secara normatif berdasarkan kajian historikal. Gambaran ini cukup jelas dipahami, namun kajian demikian seakan menemui jalan buntu ( deadlock ) karena tak mampu menguak substansi dan relevansinya dari masa lalu hingga saat ini.   Makalah Nurdin (2010) yang berpijak dari sumber Ndraha (2007), Wasistiono (2009), Giroth (2007) dan dokumen pengembangan IPDN (2008) merupakan jawaban normatif terhadap pertanyaan makalah Quo Vadis Pamong Praja . Ini adalah respon terhadap keprihatinan atas berbagai gugatan akademik dari sebagian besar dosen yang nota bene berasal dari pendidikan non Pamong Praja.   Suatu indikasi positif yang merefleksikan tanggungjawab kolegial akademik sehingga mendorong mendiskusikannya secara lebih tajam.   Dalam kesempatan ini saya akan mengambil bagian dengan menganalisis basis rekruitman Pamong Praja dan mencob